Lolly: Matotonan Bisa Jadi Contoh Kampung Pengawasan di Wilayah Pedalaman

TUAPEJAT-Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengapresiasi semangat partisipatif masyarakat Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam membangun budaya pengawasan pemilu. Menurutnya, Matotonan layak menjadi contoh bagi daerah pedalaman dan kepulauan lainnya dalam memperkuat pengawasan berbasis masyarakat.

Kegiatan Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Matotonan diselenggarakan pada Minggu, 19 Oktober 2025, sebagai wujud komitmen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Melalui deklarasi ini, warga menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam pengawasan setiap tahapan pemilu dan mencegah potensi pelanggaran di tingkat desa.

Acara deklarasi turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kehadiran jajaran pengawas pemilu di berbagai tingkatan menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan partisipatif, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti kepulauan Mentawai.

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menyampaikan bahwa pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan langkah strategis dalam memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Deklarasi ini menjadi simbol bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara,” ungkapnya.

Lolly menambahkan, inisiatif warga Matotonan mencerminkan bahwa pengawasan pemilu tidak harus bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai. “Semangat warga Matotonan membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan bisa tumbuh di mana saja, termasuk di wilayah terpencil sekalipun,” tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Bawaslu untuk mempertegas komitmen dalam memperluas pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif di berbagai daerah. Dengan dukungan masyarakat, Bawaslu optimistis bahwa pengawasan berbasis partisipasi akan semakin mengakar dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.