TRANSPARANSI BERKELAS! BAWASLU MENTAWAI SABET PENGHARGAAN INFORMATIF 2025

PADANG-Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menorehkan prestasi gemilang pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Selasa (18/11/2025), Bawaslu Mentawai berhasil meraih predikat Informatif, predikat tertinggi dalam penilaian Badan Publik.

Acara penganugerahan yang berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat tersebut menghadirkan berbagai badan publik dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Penilaian dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi, pemenuhan kewajiban layanan informasi publik, hingga presentasi badan publik di hadapan tim penilai.

Nasrullah, Ketua Bawaslu Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen nyata lembaga dalam menghadirkan layanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel oleh masyarakat.

“Predikat Informatif ini bukan hanya penghargaan, tetapi amanah yang harus dijaga. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu dan demokrasi yang semakin terbuka,” ujarnya.

Capaian ini juga menegaskan bahwa upaya Bawaslu Mentawai untuk memaksimalkan berbagai kanal layanan informasi, mulai dari portal resmi, media sosial, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, telah berjalan selaras dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada seluruh badan publik yang menunjukkan kemajuan nyata dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Diharapkan melalui penghargaan ini, semakin banyak instansi yang terdorong meningkatkan kualitas layanan informasi demi terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan berintegritas.

Dengan torehan ini, Bawaslu Mentawai kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga publik yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan pemilu, tetapi juga memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan kepada masyarakat.