Bawaslu Kepulauan Mentawai Ikuti FGD Kajian Akademik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Mentawai

Tuapejat, Mentawai – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pengantar Kajian Akademik Penambahan/Penyesuaian Alokasi Kursi DPRD dan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (14/10/2026). Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tulus Chandra Simanungkalit, S.Sos, bersama beberapa staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kajian ini dilaksanakan melalui kerja sama Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. FGD menghadirkan Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan FGD pengantar, di mana tim belum turun ke lapangan. Materi yang disampaikan masih berupa kerangka kajian dan perhitungan awal, bukan kesimpulan maupun rekomendasi.

Pemaparan diawali dengan latar belakang kajian. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 hingga 200.000 jiwa memperoleh alokasi 25 kursi DPRD. Saat ini DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 20 kursi dalam 4 dapil sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2023.

Data Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai (DKB Semester I 2026, per 30 Juni 2026) mencatat jumlah penduduk 100.524 jiwa di 10 kecamatan, atau hanya lebih 524 jiwa (0,5%) dari ambang batas. Karena selisihnya tipis, ketepatan dan rekonsiliasi data antara Dukcapil, BPS, dan KPU menjadi hal penting dalam kajian ini. Dengan data tersebut, rata-rata jumlah penduduk per kursi (BPP) turun dari 5.026 jiwa pada 20 kursi menjadi 4.021 jiwa jika kursi menjadi 25.

Tim peneliti menyoroti bahwa penataan dapil di Mentawai tidak dapat dilakukan hanya dengan hitungan penduduk. Jarak dan laut, disparitas pembangunan antarkecamatan, serta risiko defisit representasi bagi warga pulau dan pedalaman yang sulit dijangkau wakilnya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.

Dasar hukum kajian mencakup UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E, UU Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 185, 187, dan 191), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2023. Ditegaskan pula bahwa kajian ini merupakan masukan akademik, sedangkan keputusan akhir penetapan dapil dan alokasi kursi tetap menjadi kewenangan KPU.

Penataan dapil mengacu pada tujuh prinsip dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Ketujuh prinsip tersebut berlaku serentak dan di wilayah kepulauan kerap saling tarik, sehingga kajian mencari kompromi terbaik melalui evaluasi berbobot.

Sebagai gambaran awal, tim memaparkan uji kesetaraan nilai suara pada susunan dapil saat ini menggunakan data Juni 2026. Hasilnya, terdapat dapil dengan selisih BPP di atas batas rujukan 10%. Tim menekankan bahwa hitungan ini bersifat ilustratif dan bukan rekomendasi.

Kajian menggunakan metode campuran (mixed methods) yang memadukan analisis kuantitatif (BPP, deviasi, simulasi kursi, peta GIS) dan kualitatif (kajian regulasi, wawancara, FGD, analisis aksesibilitas), dengan triangulasi sumber, metode, dan peneliti. Masa kerja kajian berlangsung 10 September hingga 10 Desember 2026, dengan rincian turun lapangan 12–25 Oktober, pengolahan data hingga 8 November, Uji Publik 10 November, dan penyerahan dokumen final pada 1–2 Desember 2026.

Pada sesi diskusi, peserta diajak memberikan masukan atas lima pertanyaan, meliputi keutuhan dan keterjangkauan empat dapil saat ini, prinsip yang paling perlu diutamakan di Mentawai, pilihan antara satu pulau satu dapil atau lintas pulau, kecamatan di Siberut yang terikat adat dan ekonomi, serta sumber data penduduk yang paling dipercaya. Masukan tersebut akan digunakan untuk mempertajam instrumen wawancara, mengkalibrasi bobot prinsip, dan memperbaiki skenario yang diuji.

Melalui keikutsertaan Koordinator Divisi Tulus Chandra Simanungkalit bersama jajaran staf Sekretariat dalam FGD ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai turut mengikuti perkembangan kajian yang menjadi salah satu bahan penting dalam menyongsong penataan dapil dan penyelenggaraan Pemilu 2029.