Perkuat Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Mentawai Ikuti Rakor Pengawasan PDPB Triwulan III se-Sumatera Barat

MENTAWAI – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan Pleno Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 melalui aplikasi Zoom Meeting, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan daring ini diikuti serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
Rakor ini menjadi momentum krusial bagi pengawas pemilu untuk menyamakan langkah, persepsi, dan memperkuat koordinasi. Langkah tersebut bertujuan agar pengawasan tahapan PDPB berjalan secara efektif, terarah, serta sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bawaslu Sumatera Barat meminta seluruh jajaran pengawas pemilu—baik di daerah yang sudah maupun yang belum melaksanakan Coklit—untuk mempelajari secara mendalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.
Pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur tentang tahapan, kewajiban, serta mekanisme pemeriksaan langsung ke lapangan, termasuk prosedur Coklit dan uji petik. Pengawas pemilu diwajibkan memastikan seluruh langkah kerja selaras dengan regulasi agar pemutakhiran data berjalan akuntabel dan menghasilkan daftar pemilih yang akurat.
Terdapat empat poin utama dari ketentuan PKPU 1/2025 yang wajib menjadi fokus perhatian pengawas pemilu di lapangan:
1.    Kewajiban Pemeriksaan Langsung: Pelaksanaan pemeriksaan wajib dilakukan langsung ke lokasi atau domisili fisik pemilih.
2.    Mekanisme Verifikasi Valid: Proses verifikasi dan pencocokan data harus dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur.
3.    Jaminan Ketepatan Data: Penyelenggara pemilu memikul tanggung jawab penuh dalam menjamin ketepatan serta validitas data yang dihimpun.
4.    Langkah Pengawasan Bawaslu: Optimalisasi tindakan pengawasan melekat yang menjadi kewenangan absolut Bawaslu.
Dengan adanya penyamaan persepsi melalui koordinasi melekat ini, Bawaslu Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk mengawal jalannya pleno penetapan PDPB Triwulan III Tahun 2026 demi mewujudkan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di Bumi Sikerei.