Bawaslu Mentawai Ikuti Workshop Analis Kebijakan, Perkuat Keputusan Berbasis Bukti

Mentawai – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai memperkuat kapasitas jajaran dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis analisis dan bukti melalui keikutsertaan dalam Workshop Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu Tahun Anggaran 2026, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI secara daring ini diikuti jajaran Bawaslu dari seluruh Indonesia.

Workshop dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Dalam arahannya, ia menekankan posisi strategis analis kebijakan dalam mendukung pimpinan melalui penyusunan rekomendasi yang berkualitas, berbasis analisis, dan mampu memberikan dampak bagi penyelenggaraan Pemilu serta penguatan kelembagaan Bawaslu.

Rahmat menegaskan bahwa peran analis kebijakan tidak berhenti pada pekerjaan administratif. Jabatan ini berfungsi membantu organisasi membaca persoalan, merumuskan pilihan kebijakan, hingga memberikan rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Ia juga mendorong para pejabat fungsional analis kebijakan, baik PNS maupun PPPK, untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam penyusunan dokumen kebijakan, pemahaman mekanisme penilaian kinerja, serta pengembangan karier jabatan fungsional secara profesional.

Penguatan kapasitas ini semakin relevan bagi jajaran Bawaslu di daerah. Dinamika pengawasan Pemilu membutuhkan dukungan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap persoalan kelembagaan, tetapi juga mampu membaca kebutuhan publik dan perkembangan demokrasi di masing-masing wilayah.

Workshop menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D., Ketua Tim Pakar JFAK INAKI; Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H.; serta Tisa Lestari, S.S., M.A. dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penguatan dari unsur sumber daya manusia Bawaslu RI juga diberikan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap aspek kelembagaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Keikutsertaan dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas internal, khususnya dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ke depan, penguatan kompetensi analis kebijakan diharapkan tidak berhenti pada kemampuan menyusun telaah staf maupun policy brief, tetapi berkembang menjadi kemampuan membaca persoalan secara kontekstual, mengolah bukti menjadi rekomendasi, serta memastikan setiap kebijakan kelembagaan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.