Bawaslu Mentawai Hadiri Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III 2026, Pertanyakan Alasan KPU Tidak Gelar Coktas

MENTAWI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa, 29 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kementerian Agama (Kemenag), perwakilan partai politik, serta jajaran Bawaslu Kepulauan Mentawai. Dari pihak Bawaslu, hadir langsung Ketua Bawaslu Mentawai Nasrullah Siritoitet dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Perius Sabaggalet.

Dalam rapat pleno tersebut, jajaran Bawaslu Mentawai menyampaikan sejumlah catatan penting, saran perbaikan, hingga pertanyaan kritis terkait progres pemutakhiran data pemilih.

Ketua Bawaslu Mentawai, Nasrullah Siritoitet, menyoroti absennya pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) pada triwulan ini. Nasrullah mengajukan beberapa poin utama:

1. Kejelasan Coktas: Meminta penjelasan KPU Mentawai mengenai alasan tidak dilaksanakannya Coktas pada Triwulan III, termasuk kriteria data yang menjadi dasar pelaksanaan Coktas.
2. Koordinasi Regulasi: Mengimbau KPU agar meningkatkan koordinasi secara aktif dengan pihak terkait sesuai ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
3. Keterbukaan Informasi: Mengimbau KPU menggandeng media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai perkembangan dan pergerakan data Pemilih Berkelanjutan.
4. Strategi Pemilih Muda: Meminta kejelasan strategi penanganan warga yang telah menikah tetapi masih berusia 16 tahun dan belum tercatat dalam administrasi Kementerian Agama.

Senada dengan Ketua, Anggota Bawaslu Mentawai Perius Sabaggalet juga menegaskan perlunya transparansi data. "Kami meminta KPU memperjelas dan menindaklanjuti data hasil uji petik Bawaslu yang telah disampaikan melalui saran perbaikan, serta mencocokkannya dengan hasil uji petik pada Pleno PDPB," ujar Perius. Ia juga meminta KPU memperluas sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menanggapi pertanyaan Bawaslu, Anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Kurnia Ilahi, menjelaskan bahwa pihaknya harus melakukan pengolahan dan penyandingan data terlebih dahulu sebelum menentukan perlukah dilakukan Coktas.

Kurnia membeberkan beberapa alasan mengapa Coktas tidak digelar pada Triwulan III:

• Data Valid: Coktas hanya menyasar data yang diragukan atau butuh verifikasi sebelum dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hasil penyandingan data pindah masuk/keluar dengan Dukcapil menunjukkan NIK, NKK, dan usia tidak ada yang invalid. Tidak ditemukan pula pemilih berusia 100 tahun ke atas yang memerlukan Coktas.
• Agenda Triwulan IV: KPU menerima sekitar 3.000 data dari KPU RI, di mana data yang memerlukan verifikasi lanjut mayoritas terkait data KP2MI. Validasi ini dijadwalkan baru akan dieksekusi melalui Coktas pada Triwulan IV.
• Efisiensi Anggaran: Pelaksanaan Coktas dilakukan bertahap dengan menimbang efektivitas anggaran.

KPU menyimpulkan bahwa pengumpulan dan penyandingan data masih terus berjalan. Pada Triwulan IV mendatang, KPU merencanakan Coktas terhadap data KP2MI di Desa Nemnemleleu dan wilayah Sikakap. Mengingat ketiadaan anggaran di wilayah tersebut, KPU akan mengupayakan metode Coktas via telepon melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Data Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 Rincian per Kecamatan

Berdasarkan data resmi Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup 10 kecamatan, 43 desa/kelurahan, dan 261 TPS dengan total pemilih sebanyak 71.647 pemilih (37.113 Laki-laki dan 34.534 Perempuan).

Berikut adalah rincian persebaran data pemilih di setiap kecamatan:

Rapat pleno ini ditutup dengan komitmen bersama antar-instansi untuk terus mengawal akurasi data pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai demi menghasilkan daftar pemilih yang bersih, mutakhir, dan akuntabel.