Bawaslu Mentawai Hadiri FKP KPU, Dorong Pelayanan Informasi Publik yang Transparan

Tuapejat, Mentawai – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (21/10/2026), bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Agenda forum adalah konsultasi dan pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Halomoan Pardede, yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik. Forum ini melibatkan KPU, Bawaslu, serta perwakilan Partai Politik Hanura dan PKB untuk memperoleh masukan terhadap SOP pelayanan informasi publik.

Pemaparan SOP disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Eki Bukman, yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Ia menyampaikan bahwa KPU menyediakan layanan informasi secara daring maupun luring. Permohonan informasi yang bersifat terbuka dilayani sesuai mekanisme dan SOP yang berlaku, sedangkan permohonan terhadap informasi yang dikecualikan harus melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan. Partai politik turut diundang karena menjadi salah satu pihak yang membutuhkan informasi, khususnya terkait data pemilih.

Dalam sesi diskusi, Nasrullah dari Bawaslu menegaskan kembali bahwa informasi publik dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Perwakilan Partai Hanura menyarankan agar KPU terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Erik Estrada dari Bawaslu mempertanyakan bagaimana KPU memastikan SOP yang disusun benar-benar diterapkan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, tetapi memberikan manfaat nyata dalam pelayanan informasi.

Forum konsultasi publik ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap SOP pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelayanan informasi diharapkan dilaksanakan secara terbuka, sesuai prosedur, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penerapan SOP juga perlu dipastikan berjalan secara nyata dan tidak hanya sebatas dokumen administratif.