Bawaslu Kepulauan Mentawai Ikuti Zoom SEPAKAT, Bahas Peran Support System SDM Sekretariat dalam Pengawasan Pemilu 2029

Tuapejat, Mentawai – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti kegiatan SEPAKAT (Senin Pengawas Berkomitmen & Bermartabat) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (12/10/2026). Pada kegiatan kali ini, Bawaslu Kabupaten Solok bertindak sebagai pemateri dengan mengangkat tema "Peranan Support System SDM Sekretariat dalam Pengawasan Pemilu 2029".

Materi disampaikan oleh Rafiqul Amin, S.Pd.I., M.Pd., yang mengawali pemaparannya dengan menjelaskan landasan hukum kesekretariatan Bawaslu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat Bawaslu, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Bawaslu, serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Dalam pemaparannya, disampaikan pula perkembangan terbaru mengenai Surat Menteri PANRB Nomor B/1411/M.KT.01/2026 tanggal 23 September 2026 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahap IV. Untuk Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 11 Kabupaten/Kota telah disetujui sebagai Unit Kerja Mandiri (UKM) baru, dengan klasifikasi 2 Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan 9 Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B. Persetujuan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan dan dukungan sekretariat yang menjadi syarat pembentukan, termasuk pemenuhan kebutuhan SDM dan peningkatan status menjadi Satuan Kerja (Satker).

Pemateri juga menguraikan pola hubungan antara Komisioner dan Sekretariat yang berlandaskan prinsip kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan yang kaku, melainkan sinergi yang saling menguatkan dan saling memerlukan. Sekretariat bertugas mengeksekusi kebijakan pimpinan, dengan pertanggungjawaban secara administrasi kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Pimpinan berperan sebagai pengambil keputusan strategis dan penentu arah kebijakan, sedangkan sekretariat berperan sebagai sistem pendukung (support system) agar kebijakan pimpinan dapat direalisasikan dengan lancar.

Selanjutnya, dipaparkan empat bentuk dukungan kesekretariatan, yakni:

1. Dukungan administrasi dan ketatausahaan, meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian (termasuk Panwascam dan PKD), serta pengadaan dan logistik.
2. Dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan.
3. Dukungan teknis operasional pengawasan, meliputi fasilitasi tahapan Pemilu, dukungan penanganan pelanggaran dan sengketa, serta pengelolaan data dan informasi.
4. Koordinasi dan hubungan antarlembaga, meliputi fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan (Gakkumdu), KPU Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penyusunan laporan kerja.

Di akhir pemaparan, ditegaskan bahwa kesekretariatan bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan unsur pendukung strategis bagi keberhasilan pengawasan.

Melalui kegiatan SEPAKAT ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan semakin memahami peran strategis SDM sekretariat sebagai support system, sehingga sinergi antara pimpinan dan sekretariat dapat terus diperkuat dalam menyongsong pengawasan Pemilu 2029.