Bawaslu Kepulauan Mentawai Ikuti Sosialisasi Juknis Indikator Capaian dan Pelaporan Pengawasan Partisipatif TW III 2026 Se-Sumatera Barat

Tuapejat, Mentawai – Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Indikator Capaian dan Tata Cara Pelaporan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Triwulan III Tahun 2026, yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (7/10/2026).

Rapat ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, sebagai narasumber, dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, termasuk Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam pemaparannya, Muhammad Khadafi menyampaikan bahwa Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2026 diterbitkan untuk menyamakan persepsi mengenai batasan hasil dan tingkat pengembangan program pengawasan partisipatif, yang sebelumnya kerap berbeda penafsiran antarwilayah. Ia menegaskan bahwa capaian program pengawasan partisipatif perlu diukur secara objektif dan seragam di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan bahwa terdapat enam bentuk program pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, yaitu Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kampung Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta Komunitas Digital. Keenam program tersebut dikembangkan secara berjenjang melalui empat tingkat capaian, yakni Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak.

Muhammad Khadafi turut mengapresiasi capaian sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang telah aktif melaksanakan Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi. Ia mencontohkan sejumlah program yang telah mencapai tahap "bergerak" secara mandiri, seperti kolaborasi dengan Gerakan Pramuka serta Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat yang aktif mengampanyekan penolakan politik uang pada Pemilu 2024 dan Pilkada atas inisiatif sendiri.

Terkait mekanisme pelaporan, ia menjelaskan bahwa jajaran Bawaslu diminta menginput data capaian kegiatan pengawasan partisipatif periode Januari hingga September 2026, dengan sejumlah ketentuan, di antaranya pencatatan dilakukan per wilayah kerja secara terpisah, satu data aktif per periode, serta Kampung Pengawasan hanya dicatat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota guna menghindari klaim ganda. Ia juga menekankan bahwa kualitas dan tingkat pengembangan program lebih diutamakan dibandingkan jumlah kegiatan yang dilaporkan.

Muhammad Khadafi menyampaikan bahwa batas waktu pelaporan Triwulan III ditetapkan paling lambat Senin, 12 Oktober 2026, karena data tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran dan program kerja Bawaslu dalam menyongsong tahapan Pemilu Tahun 2029.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa kinerja pengawasan partisipatif selama ini telah mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI, sehingga mendorong usulan agar program tersebut diatur lebih kuat dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Tahun 2029 yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja).

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan dapat segera menindaklanjuti dengan melengkapi data capaian program pengawasan partisipatif sesuai indikator yang ditetapkan, serta menyampaikan laporan Triwulan III tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.