Bawaslu Kepulauan Mentawai Gelar RDK Implementasi Reformasi Birokrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nasrullah Siritoitet, S.Pd., yang menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam menyukseskan Reformasi Birokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan insan media.

Pada sesi materi, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Alni, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi bertujuan mewujudkan Bawaslu yang profesional, berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 yang mencakup delapan area perubahan, mulai dari manajemen perubahan hingga pelayanan publik. Ia juga menyampaikan capaian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 yang berhasil mencapai 100 persen kepatuhan pelaporan LHKPN dan pelaporan pajak (Coretax).

Dalam sesi diskusi, dijelaskan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi diukur melalui berbagai indikator, di antaranya pembenahan organisasi, perubahan budaya kerja, penyempurnaan regulasi, serta evaluasi berkala sesuai roadmap Reformasi Birokrasi.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mendukung seluruh program Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan FGD setiap Selasa dan Rapat Pleno setiap Rabu, menghadirkan inovasi kehumasan melalui program Kamus Pengawasan dan Wisata Pengawasan, serta meningkatkan layanan informasi publik melalui PPID.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Reformasi Birokrasi sebagai fondasi dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang unggul, profesional, dan terpercaya.