Bawaslu RI Gelar Rapat Virtual Penyamaan Persepsi Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kepulauan Mentawai Turut Berpartisipasi

Mentawai – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia sukses menyelenggarakan rapat virtual bertajuk "Penyamaan Persepsi dan Strategi Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan" pada Jumat, 20 Februari 2026. Rapat yang berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai melalui platform Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran Bawaslu daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai peserta. Narasumber utama adalah Bapak Totok Haryono, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bawaslu sebagai penjaga demokrasi di luar periode tahapan pemilu, sekaligus merespons instruksi Bawaslu RI No. 2 Tahun 2026 tentang Konsolidasi Demokrasi.

Bapak Totok merefleksikan eksistensi Bawaslu sebagai "kesatria demokrasi", menganalogikannya dengan strata masyarakat dalam sejarah seperti Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisa. Ia menekankan bahwa Bawaslu, sebagai aparatur negara yang hidupnya dicukupi oleh negara, bertugas menjaga demokrasi dan sistem republik untuk kesejahteraan rakyat secara penuh, bukan hanya mewakili kelompok tertentu. "Bawaslu bukan sekadar pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi yang bekerja secara periodik selama 5 tahun. Konsolidasi Demokrasi ini adalah jawaban bahwa kami bekerja tidak hanya pada tahapan pemilu, tapi juga di luar tahapan untuk mempersiapkan pemilu yang lebih baik," jelasnya.

Menurutnya, Pemilu 2024 yang dianggap amburadul oleh sebagian pihak menjadi tamparan bagi Bawaslu, sehingga instruksi konsolidasi demokrasi dikeluarkan untuk memberikan makna substansial pada demokrasi. Tugas utama meliputi komunikasi intensif dengan masyarakat, minimal tiga kali seminggu per kelompok, untuk membahas substansi demokrasi, bahaya keterlibatan aparat, dan kebijakan yang merugikan rakyat. Strategi ini mengandalkan pengawasan partisipatif, di mana seluruh masyarakat dilibatkan sebagai pengawas. "Kita harus hadir di kampus, sekolah, dan pintu ke pintu untuk memberikan pemahaman tentang demokrasi administratif, prosedural, hingga substansi seperti oligarki," tambahnya.

Bapak Totok juga menyoroti pentingnya dokumentasi kegiatan, seperti surat tugas dan laporan akhir bulan/tahun, untuk membuktikan kinerja Bawaslu terhadap kritik bahwa lembaga ini hanya menghabiskan anggaran negara. Ia menghitung, jika setiap pimpinan Bawaslu di satu kabupaten/kota (misalnya 3 orang) berkomunikasi dengan 3 kelompok masyarakat per minggu, maka dalam sebulan bisa ada hingga 30 pertemuan yang membangun kesadaran demokrasi. "Ini bukan hanya tugas pimpinan, tapi juga staf. Jika kita gagal menjawab ini, maka benar kata orang: bubarkan saja Bawaslu dan jadikan adhoc," tegasnya.

Ia yakin, melalui kerja-kerja demokrasi ini, masyarakat akan memahami kehadiran Bawaslu, sehingga lahir empati dan simpati. "Mereka akan berdiri di garda terdepan membela Bawaslu jika ada upaya membubarkan atau mendowngrade lembaga ini," pungkasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Tulus Chandara anggota Bawaslu Kepulauan Mentawai menyampaikan harapan agar pimpinan Bawaslu RI bersedia berkunjung ke daerah kepulauan untuk merepresentasikan lembaga secara langsung. Mereka juga menyoroti tantangan aksesibilitas di wilayah kepulauan, seperti waktu, jaringan, dan infrastruktur yang sulit, dibandingkan dengan daerah daratan. "Kok bisa disamakan? Misalnya, kami di kepulauan tidak bisa melakukan kerja karena akses sulit, tapi diperlakukan sama dengan daerah yang segala sesuatunya mudah,".

“Konsolidasi Demokrasi ini bisa dilaksanakan dnegan kearifan local masing-masing, kalian yang lebih tau dinamika didaerah masing-masing”, jawab Bapak Totok.

Bawaslu Kepulauan Mentawai, sebagai peserta, berkomitmen untuk menerapkan strategi konsolidasi demokrasi ini guna memperkuat fondasi demokrasi lokal, terutama di wilayah kepulauan yang unik. Kegiatan serupa diharapkan terus digelar oleh Bawaslu RI untuk memastikan pemilu mendatang lebih berkualitas dan partisipatif.