Bawaslu Mentawai dan Pemuda Katolik Resmi Teken MoU, Perkuat Pengawasan Partisipatif

TUAPEJAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kepulauan Mentawai. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Aula Bawaslu Kepulauan Mentawai pada Kamis (7/5/2026).

Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela kegiatan konsolidasi demokrasi bertajuk "Membangun Kesadaran Kolektif untuk Mengawal Demokrasi: Sinergi Bawaslu dan Pemuda Katolik Kepulauan Mentawai dalam Menyikapi Gejala Oligarki". Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen kedua belah pihak dalam menciptakan iklim politik yang sehat di Bumi Sikerey.

Adapun empat poin utama yang menjadi ruang lingkup dalam kesepakatan tersebut meliputi:

1. Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum: Kolaborasi aktif dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda, agar memiliki pemahaman mendalam mengenai tata cara dan regulasi pengawasan pemilu.
3. Dukungan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih: Memperkuat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi intensif dan pendidikan politik guna melahirkan pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas.
4. Kegiatan Strategis Lainnya: Membuka ruang bagi pelaksanaan agenda tambahan yang disepakati bersama selama sejalan dengan koridor hukum dan regulasi yang berlaku.

Ketua Bawaslu Mentawai, Nasrullah Siritoitet menyatakan bahwa keterlibatan organisasi kepemudaan seperti Pemuda Katolik sangat krusial untuk memperluas jangkauan pengawasan. "Pemuda adalah mitra strategis. Dengan MoU ini, kita memperkuat barisan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik oligarki atau pelanggaran pemilu lainnya di Mentawai," tegasnya.

Melalui sinergi ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi semakin meningkat, sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap intervensi elit yang dapat mencederai kedaulatan rakyat.